Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pembahasan Revisi Undang-undang TNI yang digelar Komisi I DPR RI bersama pemerintah di Hotel Fairmount Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus, sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di depan ruang rapat yang digelar tertutup.
"Kami juga mengecam keras pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di hotel mewah karena minim transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik," katanya.
Andri menyebut bahwa langkah yang diambil DPR membahas RUU TNI secara tertutup sebagai bentuk rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara.
Dia mengemukakan, secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
"Selain itu, agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," ujarnya.
Disebutnya, perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
Reses Lebaran
Koalisi Masyarakat Sipil juga semakin menyayangkan pembahasan RUU TNI, sebab Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyebut UU ini tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025.
Baca Juga: Alasan DPR Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, Sekjen: Urgensitas Tinggi, Butuh Tempat Istirahat
"Di tengah sorotan publik terhadap Revisi Undang-undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan," katanya.
