Infografis
Suara.com - Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak karyawan di Indonesia yang diatur pemerintah untuk mendukung kebutuhan finansial menjelang hari raya keagamaan, seperti Idulfitri.
Namun, sering muncul pertanyaan, apakah karyawan yang mengundurkan diri atau resign sebelum Lebaran masih berhak atas THR?
Jawabannya tergantung pada status hubungan kerja, waktu resign, dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus dan masih memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.
THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7). Aturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjamin hak pekerja atas upah dan tunjangan. Namun, bagaimana jika karyawan resign sebelum Lebaran?
Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016 memberikan kejelasan penting. Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja—termasuk karena resign—dalam 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan tetap berhak atas THR.
Misalnya, jika Lebaran jatuh pada 10 April, karyawan PKWTT yang resign setelah 11 Maret masih berhak menerima THR penuh. Ini menunjukkan bahwa waktu resign menjadi faktor penentu bagi karyawan tetap.
Namun, jika resign terjadi lebih dari 30 hari sebelum Lebaran, misalnya pada 1 Maret, maka karyawan tersebut tidak lagi berhak atas THR karena hubungan kerjanya telah putus jauh sebelum periode tersebut.
Sebaliknya, aturan ini tidak berlaku untuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.
Baca Juga: Kapan Jadwal Pencairan THR ASN dan Karyawan 2025? Ini Rinciannya
Jika masa kontrak berakhir sebelum Lebaran—baik karena habis masa kerja atau resign—dan tidak ada hubungan kerja aktif pada H-7, karyawan PKWT tidak berhak atas THR.
