Infografis
"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," sambungnya.
Menurutnya, semua itu mencerminkan bahwa proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan kemudian terlalu terburu-buru.
"Tanpa kemudian memperhatikan asas partisipasi publik yang bermakna, itu terutama. Karena kami juga sadar sebenarnya, meskipun Komisi I sudah menggelar RDPU dan melakukan pendapat dengan berbagai macam pihak, tapi kami rasa ada banyak catatan-catatan yang harus juga didiskusikan di antara fraksi-fraksi dalam komisi gitu ya," katanya.
Suara.com kemudian mencoba mengkonfirmasi sejumlah Anggota Komisi I DPR RI termasuk yang berstatus sebagai Anggota Panja RUU TNI ini rata-rata dari mereka memilih tak memberikan jawaban.
Hanya satu Anggota Panja RUU TNI Komisi I DPR RI fraksi PDIP, TB Hasanuddin membenarkan adanya konsinyering Rapat Panja RUU TNI tersebut.
Namun TB Hasanuddin irit bicara saat menjawab pertanyaan yang diajukan.
Ia mengatakan bahwa konsinyering yang digelar di hotel mewah tersebut baru sebatas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI dari pemerintah.
"Baru bahas DIM (konsinyering rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont)," kata TB kepada Suara.com.
