Bela Jokowi yang Dikaitkan Kasus Hasto, PSI: Pola Kelakuan Orang Tidak Siap Kalah

Jum'at, 14 Maret 2025 | 23:32 WIB
Bela Jokowi yang Dikaitkan Kasus Hasto, PSI: Pola Kelakuan Orang Tidak Siap Kalah
Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi. (Instagram)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasang badan membela Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi, yang dikaitkan dengan kasus hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. PSI menilai tudingan politisi PDIP, Deddy Sitorus, itu tak benar adanya.

Juru Bicara DPP PSI, Beny Papa, menyatakan pernyataan Deddy sebagai sikap orang yang tidak siap kalah. Dalam kondisi saat ini, Deddy disebutnya berupaya menarik simpati publik dengan menyeret nama Jokowi.

"Apa yang dilakukan Deddy Sitorus dan teman-teman PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi adalah cara-cara murahan, mencoba memprovokasi untuk meraup simpati dengan menyebar hoaks," ujar Beny kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

"Pola ini biasanya dilakukan orang-orang yang tidak siap kalah dan pasti gagal," kata Beny dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Menurut Beny, kasus yang menimpa Hasto adalah murni masalah hukum mengenai persoalan suap-menyuap dan menghalangi penyidikan.

"Maka kalau PDIP selalu membawa-bawa Pak Jokowi, itu salah alamat. Tidak ada andil dan kepentingan beliau di sana," ucap Beny.

Oleh karena itu, Beny menyarankan Hasto fokus menghadapi kasusnya dengan argumentasi hukum.

"Jangan gunakan para kaki tangannya untuk terus menyebar fitnah dan hoaks di masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan adanya permintaan dari pihak yang tidak diketahui asalnya agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Baca Juga: Kusnadi Staf Hasto Ajukan Praperadilan di PN Jaksel soal Penyitaan dan Penggeledahan Ponsel serta Buku Catatan

Selain itu, permintaan yang juga disampaikan oleh orang tidak dikenal itu ialah agar PDIP tidak memecat Presiden ketujuh Joko Widodo sebagai kader partai.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI