Infografis
Pada Februari 2025, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa Iran telah secara signifikan meningkatkan cadangan uraniumnya yang diperkaya hingga 60 persen—hanya selangkah lagi dari tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Temuan ini memicu urgensi baru dalam upaya diplomasi global.
Posisi Iran dan Dukungan Tiongkok-Rusia
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa program nuklir negaranya "bersifat damai" dan tidak pernah dialihkan untuk tujuan militer.
Ia menyalahkan penarikan sepihak AS sebagai "akar penyebab utama" krisis saat ini dan memuji pembicaraan di Beijing cukup konstruktif.
Sementara itu, Rusia, melalui juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, juga mengutuk sanksi "ilegal" terhadap Iran dan menyerukan kelanjutan upaya diplomatik.
Tiongkok, yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu, menegaskan kembali dukungannya terhadap dialog berbasis saling menghormati.
"Kami menekankan perlunya mengakhiri semua sanksi sepihak yang ilegal," kata Ma kepada wartawan usai pertemuan.
Duta Besar Iran untuk Tiongkok kemudian menyebut pertemuan ini sebagai "keberhasilan total" di platform X, menyoroti kesepakatan trilateral antara Tiongkok, Iran, dan Rusia untuk menghadapi sanksi AS.
Langkah AS dan Reaksi Iran
Di sisi lain, AS baru-baru ini meningkatkan tekanannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad serta perusahaan yang diduga terlibat dalam pengangkutan minyak Iran ke Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa pencabutan sanksi oleh AS adalah syarat mutlak untuk kemajuan perundingan.
Baca Juga: Hamas Siap Bebaskan Sandera Israel-Amerika dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza
Sementara itu, Ayatollah Khamenei kembali menegaskan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan tidak berniat mengembangkannya.
