Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyoroti soal batalnya rencana program sarapan bergizi gratis yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Trubus menduga ada pihak yang merasa cemas jika rencana itu berhasil diwujudkan Pramono.
Ia menduga ada unsur politik dalam pembatalan kebijakan yang menjadi janji Pramono saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Apalagi, Pramono merupakan politisi PDI Perjuangan yang notabene bukan bagian dari koalisi pemerintah.
"Iya bisa saja (MBG kalah pamor). Ini memang ada kecemasan, kepanikan ya bahwa program sarapan gratis ini kan kebetulan secara politis ini ada di Pramono Anung ini kan orang PDIP yang berbeda dengan pemerintah," ujar Trubus kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, Jakarta selaku pemilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar se-Indonesia punya kemampuan untuk mengadakan program sarapan bergizi gratis.
"Ini kan sepertinya lebih kesana (politik) arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga disebutnya bisa melakukan kolaborasi dengan BUMD hingga swasta untuk pelaksanaan program sarapan bergizi gratis itu.
"Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerja sama dengan bedan usaha lain kan gitu. Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan batal menggelar program sarapan bergizi gratis. Sebab, kebijakan serupa sudah dijalankan oleh pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan oleh Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).
