Prabowo Setuju Moratorium Dicabut! PMI Bisa Kembali Kerja ke Arab Saudi, Ada Bonus Umrah Setelah Dua Tahun

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015.

Sambutan baik itu disampaikan Prabowo saat menerima laporan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Istana Merdeka, Jakarta. Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

"Beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200-250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," kata Karding usai bertemu presiden di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Karding mengatakan lebih dari 25 ribu pekerja migran asal Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahun akibat moratorium yang berlaku sejak 2015.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian P2MI dan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi kini berkomunikasi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

"Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah," ujar Karding.

Karding menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan. Ia menyebut para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 (Riyal Saudi), serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan.

"Lalu kemudian juga ada integrasi data, jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama," kata Karding.

Sementara itu mengenai skema kerja sama, model yang diterapkan serupa dengan yang berlaku di Hong Kong dan Taiwan. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi.

Baca Juga: Jangan Lolos Lagi Seperti Kasus Petral, Publik Tes Nyali Prabowo Bongkar Jaringan Mafia Migas di Pertamina, Berani?

Karding mengatakan setiap pekerja Indonesia yang telah menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi.

"Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak 2 tahun, untuk orang Indonesia dikasih bonus umrah sekali," ujarnya.

Jika MOU dapat ditandatangani sesuai rencana pada Maret ini, maka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni 2025 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan arahan Prabowo yang berharap moratorium segera dicabut mengingat potensi ekonomi yang besar dari kerja sama di bidang tersebut.

"Pesannya supaya segera dicabut saja, karena peluangnya sangat besar. Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan Rp600 ribu lebih," kata Karding.

Lapor Prabowo

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Setibanya di Istana, Karding mengaku pemanggilan dirinya oleh kepala negara untuk melaporkan sejumlah hal.

"Hari ini laporan aja sama presiden terkait Pekerja Migran Indonesia," kata Karding di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Sejumlah hal yang akan dilaporkan Karding kepada Prabowo, di antaranya pembentukan desk pelindungan pekerja migran dan rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kini masih moratorium. Karding berharap moratorium bisa dibuka lebih cepat.

"Satu, soal telah dibentuknya desk pelindungan pekerja migran. Kedua, tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kita ketahui sedang ada proses moratorium," kata Karding.

Sementara terkait pembentukan desk pelindungan pekerja migran, Karding menargetkan ada perbaikan tata kelola.

"Maka target kita karena ini perlindungan kita akan memperbaiki tata kelola pelindungan. Kedua kita akan tentu meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan human trafficking di luar negeri," kata Karding.

Ia mengemukakan, cara yang paling utama harus prosedural karena 95 persen itu inprosedural.

"Kedua skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik," katanya.

Karding menyebutkan sejumlah cara untuk mencegah keberangkatan ilegal pekerja migran. Mulai dari perbaikan regulasi dan perbaikan pelayanan.

"Ketiga, tindak calo-calo dan sindikat yang ada. Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural," ujar Karding.

"Kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal," Karding menambahkan.