Infografis
Akan tetapi, pada 30 Januari 2024 permohonan praperadilan mengenai status tersangka itu dicabut Firli.
Sebelumnya diberitakan, Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai ada keterkaitan Firli Bahuri dalam kasus perintangan penyidikan dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam persidangan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menunjukkan adanya upaya perintangan penyidikan yang sistematis.
Perintangan Penyidikan
Menurutnya, perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini bersifat sistematis dengan keterlibatan nama-nama besar, termasuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
![Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakara, Jumat (14/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/14/57816-sidang-hasto-kristiyanto.jpg)
Sebab, Firli Bahuri diketahui menjadi pimpinan KPK yang menolak penetapan tersangka terhadap Hasto pada Januari 2020 lalu.
Firli juga menyampaikan pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI meskipun Harun Masiku dan Hasto belum ditangkap.
“Bukti permulaan ini sudah dapat digunakan oleh KPK dan bahkan penegak hukum lain untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap Pasal 21 UU Tipikor yang dilakukan oleh Ketua KPK pada masa tersebut, yaitu saudara Firli Bahuri,” kata Lakso dalam pernyataannya, Jumat (7/2/2025).
Dalam sidang praperadilan Hasto, tim Biro Hukum KPK dinilai telah mengelaborasi informasi soal keterlibatan Firli dalam upaya menghalang-halangi penyidikan.
Baca Juga: KPK Mengaku Belum Perlu Periksa Firli Bahuri dalam Kasus Hasto, Ini Alasannya
“Ini temuan yang sangat serius untuk digali motifnya, terlebih saat ini Firli Bahuri juga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tersangka KPK yang saat ini ditangani Mabes Polri,” katanya.
