Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK yang menyebut bahwa Hasto merendam ponselnya ke air dengan menyuruh ajudannya, Kusnadi.
Febri lantas menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Sebab, Kusnadi sudah menyampaikan dalam sidang praperadilan bahwa perintah menenggelamkan yang dimaksud ialah melarung pakaian.
“Jadi tidak ada perintah penenggelaman handphone, apalagi kemudian tadi yang agak kontradiktif juga yang kami temukan catatannya adalah kesimpulan yang kami yakin itu adalah asumsi,” kata Febri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Mantan Juru bicara KPK juga mengatakan bahwa jaksa menyampaikan asumsi dengan menyebut bahwa ponsel milik Hasto yang disebut ditenggelamkan oleh Kusnadi berisi informasi mengenai Harun Masiku.
“Handphone-nya saja tidak ketemu kalau konsisten dengan logika KPK ya, handphone-nya saja tidak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diklaim di dalam handphone tersebut ada informasi tentang Harun Masiku?” ujar Febri.
Dakwaan Jaksa
Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Baca Juga: Kuliti Dakwaan JPU KPK, Kubu Hasto Ngaku Heran Ada Perbedaan Sumber Uang Suap Rp400 Juta
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
