Infografis
Sehingga, Pemerintahan Prabowo seharusnya melanjutkan proses tersebut hingga tuntas sesuai jadwal.
"Yang sudah diterima sekarang harusnya diangkat terus pemerintah menjelaskan lagi untuk berikutnya lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Karena ini kan penerimaan yang sekarang itu janji Pak Jokowi dulu. Masalahnya di situ, jadi harus menerima," kata Trubus kepada Suara.com saat dihubungi Senin (10/3/2025).
Trubus berpandangan, politisasi itu terlihat lantaran proses CPNS baru dibuka ketika akhir masa jabatan, meski sebenarnya secara kebutuhan belum terlalu diperlukan.
Meski pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ditunda, menurut Trubus, tidak akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja di instansi pemerintah.
"Nggak ngefek (kerja birokrasi). Karena itu kan ASN kita sudah kebanyakan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, jadi ini sistem digital. Kalau ya sistem digital kita enggak membutuhkan PNS terlalu banyak, untuk apa," ucap Trubus.
Dia menekankan kalau pemerintah sebaiknya tidak lagi membuat proses CPNS itu sebagai kepentingan politik belaka.
"ASN ini jangan dipolitisasi terus untuk kepentingan politik. Ini kan kepentingan politik kemarin Pak Jokowi. Sementara sekarang ini mungkin Pak Prabowo enggak membutuhkan," kritiknya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI bersama KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersepakat menyelesaikan pengangkatan CPNS maupun tenaga non-ASN secepat-cepatnya.
![Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. [menpan.go.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/07/13025-menteri-panrb-rini-widyantini.jpg)
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja serta rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN di Ruang KK III, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat itu, disepakati KemenPAN-RB dan BKN akan menyelesaikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober 2025.
