Datang ke Kejagung, Ini 8 Omongan Kontroversial Ahok Soal Pertamina

Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (13/3/2025) lebih awal dari jadwal pemeriksaannya terkait kasus mega korupsi impor minyak di Pertamina.

Mantan Komisaris Utama Pertamina ini dikenal sebagai sosok vokal dan tak segan mengkritik kebijakan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kedatangannya ke Kejagung kali ini membawa sejumlah dokumen penting yang diduga dapat mengungkap lebih jauh kasus yang sedang diselidiki.

Sejak menduduki posisi strategis di Pertamina pada 2019, Ahok kerap melontarkan pernyataan kontroversial mulai dari dugaan inefisiensi anggaran hingga praktik korupsi yang menggerogoti perusahaan energi pelat merah itu. 

Diketahui Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024 karena mendukung dan berkampanye pada pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Berikut delapan pernyataan atau omongan kontroversial Ahok yang menarik perhatian publik mengenai BUMN Pertamina:

1. Ahok Pernah Pertanyakan Limit Kartu Kredit Direksi Pertamina, Usul Fasilitas Dihapus

Saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok menyoalkan mengenai transparansi penggunaan fasilitas kartu kredit oleh jajaran direksi sehingga meminta agar para direksi membuka dengan jelas limit dan tagihan kartu kredit yang mereka gunakan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upayanya untuk menghapus fasilitas tersebut bagi dewan direksi dan komisaris Pertamina yang dinilainya tidak memiliki transparansi yang memadai.

Baca Juga: Jejak Digital Reaksi Gusar Mertua Pratama Arhan ke Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Kena Sentilan Nyelekit

Menurut Ahok, fasilitas kartu kredit ini berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.

Ahok menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan terkait penggunaannya, maka sebaiknya fasilitas tersebut dihapus demi akuntabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah itu.

2. Ahok Bongkar Fasilitas Mewah Direksi Pertamina dari Kartu Kredit

Ahok secara tegas meminta agar kebijakan pemberian kartu kredit dan gaji tambahan bagi direksi dihapuskan demi transparansi dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

Ahok juga mengungkap bahwa penghapusan fasilitas ini dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang fantastis.

Ia menyebut seorang direktur Pertamina bisa menerima uang representatif atau gaji tambahan sebesar Rp 200 juta per bulan, sementara penggunaan kartu kredit direksi mencapai miliaran per tahun.

Jika dikalkulasikan untuk seluruh direksi dan komisaris Pertamina, pengeluaran ini bisa mencapai puluhan miliar setahun yang belum termasuk pemakaian kartu kredit yang kerap mencapai batas maksimal setiap bulannya.

Dorongan Ahok akhirnya membuahkan hasil. Pertamina pun merespons dengan menghentikan penggunaan kartu kredit bagi direksi, komisaris, serta seluruh pejabat di Pertamina Group dengan diberlakukan melalui surat No 204/H00000/2021-S4.

3. Ahok Sentil Utang Pertamina & Usul Bubarkan Kementerian BUMN

Pada tahun 2020, Ahok sempat menyoroti kebijakan utang Pertamina yang digunakan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri, padahal Indonesia sendiri masih memiliki 12 cekungan besar yang kaya akan potensi minyak dan gas.

"Kenapa harus utang dan cari migas di luar, padahal di dalam negeri masih banyak yang bisa digarap?" sindirnya.

Ahok bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan karena dinilai tidak efektif. Ia menilai bahwa Presiden Jokowi tidak bisa mengontrol langsung lembaga dan perusahaan di bawah kementerian tersebut.

Sebagai gantinya, ia menyarankan pembentukan Indonesia Incorporation yang mirip dengan Temasek di Singapura.

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation, persoalannya presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN," tegas Ahok.

Ahok melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Pertamina dan Kementerian BUMN yang disebutkan jika direksi Pertamina kerap melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN, terutama menjelang pergantian manajemen.

Ahok mengungkapkan bahwa perombakan direksi sering kali dilakukan secara sepihak oleh Menteri BUMN tanpa berkonsultasi dengan komisaris.

Hal ini mencerminkan buruknya sistem pengawasan dalam tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

4. Ahok Sindir Tata Kelola Pertamina: Merem Juga Tetap Untung!

Ahok juga menyoroti besarnya pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun per tahun, namun menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan migas pelat merah itu masih sangat lemah.

Ia bahkan menilai bahwa tanpa kerja ekstra pun, Pertamina tetap meraup keuntungan besar.

"Kalau enggak diawasi dengan baik, direksi Pertamina enggak punya KPI (key performance indicator) yang jelas. Padahal KPI mereka lebih bersifat administratif. Jadi, merem saja juga tetap untung," ujar Ahok dalam perbincangannya dengan jurnalis senior Andy F. Noya di akun Instagram Kick Andy Show.

Pernyataan ini kembali menegaskan kritik Ahok terhadap sistem tata kelola Pertamina yang menurutnya masih jauh dari transparan.

Ia menyoroti bahwa tanpa evaluasi yang ketat, kebijakan yang dibuat manajemen dapat berjalan tanpa akuntabilitas yang memadai.

5. Ahok Akui Gaji Komisaris Utama Pertamina Lebih Besar

Ahok secara blak-blakan mengungkap perbedaan signifikan antara gajinya sebagai Komisaris Utama Pertamina dan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengakui bahwa menjadi Komisaris Utama di perusahaan migas pelat merah memberinya penghasilan jauh lebih besar dibandingkan saat memimpin ibu kota Jakarta.

"Kalau soal gaji, tentu lebih besar sebagai komisaris. Jauh lebih besar," ujar Ahok dalam sesi Instagram Live bersama jurnalis senior Andy F. Noya, Sabtu (27/7) malam.

Namun, meski pendapatannya lebih tinggi di Pertamina, Ahok justru merasa lebih menikmati pekerjaannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena memiliki ruang lebih luas untuk membantu masyarakat secara langsung.

6. Ahok sindir ada kekuatan besar di balik skandal Pertamina

Dalam potongan video wawancaranya bersama Narasi, Ahok tampak begitu berapi-api ingin membongkar praktik korupsi yang telah mengakar dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Dengan tegas, Ahok mengklaim memiliki bukti kuat berupa notulensi rapat hingga rekaman percakapan yang dapat mengungkap borok di tubuh perusahaan energi pelat merah tersebut namun, Ahok mengungkapkan kekecewaannya karena selama menjabat, ia tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk menindak lebih jauh.

“Ini kasus lama,” tegasnya yang merujuk pada skandal yang kini menjerat sejumlah petinggi subholding Pertamina.

Ia menyebut dirinya hanya seorang komisaris dan bukan direktur Utama sehingga perannya terbatas dalam membongkar permainan kotor tersebut.

Ahok bahkan menyindir adanya kekuatan besar yang turut bermain dalam kasus ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi di sektor migas tak hanya melibatkan internal Pertamina, tetapi juga pihak-pihak berkepentingan di tingkat yang lebih tinggi.

“Ini ada tangan yang berkuasa ikut main", ucapnya mengisyaratkan jika skandal ini lebih dalam dari yang terlihat publik.

7. Ahok bongkar kejanggalan tender BBM di Pertamina: Saya Tegur, Tapi Tak Digubris

Dalam salah satu podcast lainnya, Ahok juga kembali mengungkap keluh kesahnya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ia mengaku sering mengingatkan jajaran direksi mengenai berbagai kejanggalan dalam proses tender BBM, namun peringatannya seolah hanya angin lalu.

"Setiap saya tegur, mereka hanya menjawab, 'iya pak, iya pak,' tetapi tetap tidak mengindahkan," ujarnya dengan nada kesal.

Ahok merasa bahwa meskipun ia berada di posisi strategis sebagai Komisaris Utama sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024 namun kewenangannya tetap terbatas.

Ia tidak bisa langsung memberhentikan atau mengangkat pejabat di anak perusahaan Pertamina, karena keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN.

Situasi inilah yang menurutnya menjadi salah satu kendala utama dalam upayanya untuk membenahi tata kelola di tubuh Pertamina.

8. Ahok mengakui sebagai orang yang ditakuti saat awal masuk Pertamina

Ahok mengungkap bahwa saat pertama kali bergabung ke Pertamina, banyak pihak yang merasa waswas karena menganggapnya sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo.

Namun, seiring waktu, ketika ia mulai bersikap tegas dan berupaya melakukan reformasi di tubuh Pertamina, justru aksesnya ke Presiden semakin dipersulit.

"Saat saya masuk, banyak yang takut karena menganggap saya orang dekat Presiden. Tapi begitu saya mulai keras membenahi Pertamina, saya malah semakin sulit bertemu Presiden," ujarnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Ahok juga mengungkap bahwa awalnya ia dijanjikan posisi sebagai Direktur Utama Pertamina, sebuah jabatan strategis dengan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.

Namun, pada kenyataannya, ia hanya ditempatkan sebagai Komisaris Utama dengan ruang gerak terbatas yang hanya berfokus pada fungsi pengawasan.

Demikian 8 delapan omongan dan sikap Ahok yang kontroversial mengenai BUMN Pertamina.