Infografis
Ahok bahkan mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan karena dinilai tidak efektif. Ia menilai bahwa Presiden Jokowi tidak bisa mengontrol langsung lembaga dan perusahaan di bawah kementerian tersebut.
Sebagai gantinya, ia menyarankan pembentukan Indonesia Incorporation yang mirip dengan Temasek di Singapura.
"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation, persoalannya presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN," tegas Ahok.
Ahok melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Pertamina dan Kementerian BUMN yang disebutkan jika direksi Pertamina kerap melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN, terutama menjelang pergantian manajemen.
Ahok mengungkapkan bahwa perombakan direksi sering kali dilakukan secara sepihak oleh Menteri BUMN tanpa berkonsultasi dengan komisaris.
Hal ini mencerminkan buruknya sistem pengawasan dalam tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
![Ahok saat menjabat sebagai komisaris PT Pertamina, berikut 8 pernyataan kontroversial Ahok soal Pertamina [instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/13/81201-ahok-saat-menjabat-sebagai-komisaris-pt-pertamina-istagram.jpg)
4. Ahok Sindir Tata Kelola Pertamina: Merem Juga Tetap Untung!
Ahok juga menyoroti besarnya pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun per tahun, namun menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan migas pelat merah itu masih sangat lemah.
Ia bahkan menilai bahwa tanpa kerja ekstra pun, Pertamina tetap meraup keuntungan besar.
"Kalau enggak diawasi dengan baik, direksi Pertamina enggak punya KPI (key performance indicator) yang jelas. Padahal KPI mereka lebih bersifat administratif. Jadi, merem saja juga tetap untung," ujar Ahok dalam perbincangannya dengan jurnalis senior Andy F. Noya di akun Instagram Kick Andy Show.
