Infografis
Ahok menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan terkait penggunaannya, maka sebaiknya fasilitas tersebut dihapus demi akuntabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah itu.
2. Ahok Bongkar Fasilitas Mewah Direksi Pertamina dari Kartu Kredit
Ahok secara tegas meminta agar kebijakan pemberian kartu kredit dan gaji tambahan bagi direksi dihapuskan demi transparansi dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Ahok juga mengungkap bahwa penghapusan fasilitas ini dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang fantastis.
Ia menyebut seorang direktur Pertamina bisa menerima uang representatif atau gaji tambahan sebesar Rp 200 juta per bulan, sementara penggunaan kartu kredit direksi mencapai miliaran per tahun.
Jika dikalkulasikan untuk seluruh direksi dan komisaris Pertamina, pengeluaran ini bisa mencapai puluhan miliar setahun yang belum termasuk pemakaian kartu kredit yang kerap mencapai batas maksimal setiap bulannya.
Dorongan Ahok akhirnya membuahkan hasil. Pertamina pun merespons dengan menghentikan penggunaan kartu kredit bagi direksi, komisaris, serta seluruh pejabat di Pertamina Group dengan diberlakukan melalui surat No 204/H00000/2021-S4.
3. Ahok Sentil Utang Pertamina & Usul Bubarkan Kementerian BUMN
Pada tahun 2020, Ahok sempat menyoroti kebijakan utang Pertamina yang digunakan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri, padahal Indonesia sendiri masih memiliki 12 cekungan besar yang kaya akan potensi minyak dan gas.
"Kenapa harus utang dan cari migas di luar, padahal di dalam negeri masih banyak yang bisa digarap?" sindirnya.
