Infografis
Selanjutnya, Pengadilan Negeri Kelas IA; kebutuhan mencapai 659 hakim, sementara yang ada hanya 53 hakim. Pengadilan Negeri Kelas IB; Kebutuhan 965 hakim, dengan jumlah hakim yang tersedia hanya 114 orang.
Pengadilan Negeri Kelas II; Membutuhkan 1.021 hakim, namun hanya memiliki 200 hakim.
![Ilustrasi hakim. [shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/13/75055-ilustrasi-hakim.jpg)
Masalah Serius
Kekurangan hakim ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah serius dalam sistem peradilan Indonesia.
Proses hukum yang lambat, penumpukan perkara, dan beban kerja yang berlebihan bagi hakim yang ada menjadi beberapa dampak yang mungkin terjadi.
Persoalan ini tentu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Bambang menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera diatasi agar peradilan di Indonesia bisa normal.
"Kekurangan hakim ini harus segera diatasi agar proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan efisien."
Ia juga menambahkan bahwa upaya peningkatan jumlah hakim melalui pendidikan dan pelatihan terus dilakukan, namun masih belum mencukupi kebutuhan yang ada.
Baca Juga: Hakim Tolak Eksepsi Tom Lembong, Sidang Kasus Impor Gula Dilanjut ke Tahap Pembuktian
Pemerintah melalui Mahkamah Agung telah berupaya mengatasi kekurangan ini dengan meningkatkan jumlah calon hakim yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan.
