Infografis
Suara.com - Amerika Serikat menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersatu mengecam perilaku kurang ajar Iran terkait program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan tertutup mengenai Teheran pada Rabu.
Beberapa anggota Dewan meminta pertemuan tersebut untuk membahas laporan terbaru dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang menyebutkan bahwa Iran telah secara signifikan meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya hingga 60 persen, mendekati ambang batas 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom.
Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk melindunginya.
Washington menuduh Teheran terus secara mencolok menentang Dewan Keamanan PBB dan melanggar perlindungan IAEA.
"Dewan harus bersikap jelas dan bersatu dalam menyikapi dan mengutuk perilaku kurang ajar ini," ujar pernyataan AS, seraya menambahkan bahwa pemerintah AS akan melanjutkan strategi tekanan maksimum Trump untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Presiden Trump menyerukan kesepakatan nuklir baru dengan Iran, namun Teheran menolak selama sanksi masih diberlakukan.
Trump mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang mendesak negosiasi dan memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak.
Pemerintah Iran telah menerima surat tersebut, menurut laporan media Iran pada Rabu. Namun, Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir dan menyebut ancaman AS sebagai tidak bijaksana.
Ia juga menuduh tawaran perundingan Trump hanya bertujuan untuk "menipu opini publik dunia" dengan menampilkan AS sebagai pihak yang siap berunding, sementara Iran seolah menolak.
Sementara itu, di markas besar PBB di New York, Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, membahas kemungkinan mengaktifkan mekanisme “snapback”, yang akan memungkinkan penerapan kembali sanksi internasional terhadap Teheran.
"Kami tegaskan bahwa kami akan mengambil langkah diplomatik apa pun untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, termasuk penggunaan snapback jika diperlukan," kata Kariuki kepada wartawan.
Inggris, Prancis, dan Jerman sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan pada Desember lalu, memperingatkan kemungkinan aktivasi mekanisme “snapback.”
Pada 2015, Iran mencapai kesepakatan penting mengenai program nuklirnya dengan Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat, yang menyerukan pengurangan sanksi yang menargetkan Teheran. Namun, pada 2018, selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan menerapkan kembali sanksi berat terhadap Iran.
Di sisi lain, China mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah perundingan nuklir tiga pihak dengan Rusia dan Iran pada akhir pekan ini, menunjukkan peran Beijing dalam dinamika diplomasi nuklir global.
Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan tegas menolak seruan perundingan dari Amerika Serikat pada Rabu (13/3). Pernyataan ini disampaikan pada hari yang sama ketika Teheran menerima surat dari Presiden AS Donald Trump yang disampaikan melalui penasihat presiden Uni Emirat Arab, Anwar Gargash, dalam kunjungannya ke Iran.
Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Khamenei untuk mendesak perundingan nuklir baru. Selain itu, ia juga memperingatkan kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak untuk berunding.
Namun, Khamenei menepis seruan tersebut sebagai upaya penipuan opini publik dunia. Ia menegaskan bahwa dialog dengan Washington hanya akan memperburuk posisi Iran di kancah internasional.
"Presiden AS mengklaim siap untuk berunding dengan Iran dan telah mengirim surat kepada saya, yang bahkan belum saya terima. Ini hanyalah upaya untuk menipu opini publik global," ujar Khamenei dalam pernyataannya.
