Infografis
Suara.com - Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya tengah berada dalam situasi darurat akibat akumulasi kemarahan rakyat terhadap berbagai persoalan, termasuk maraknya korupsi.
Faizal Assegaf menilai bahwa korupsi yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh kekuatan sipil yang tidak dikelola dengan baik.
"Kalau keragaman isu akumulasi kemarahan rakyat ini kan banyak diperbincangkan di berbagai media sosial. Kita memasuki satu ruang demokrasi hegemoni sipil yang tidak dikelola secara baik," ujar Faizal yang dikutip dari Youtube Abraham Samad Speak Up, Selasa (11/3/2025).
Faizal menyoroti bagaimana figur Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal sebagai pemimpin dengan citra merakyat tetap tidak mampu membendung praktik korupsi.
"Misal Jokowi itu dianggap figur sipil yang terbagus, merakyat, hasilnya korupsi di mana-mana," katanya.
Faizal menilai bahwa situasi ini tidak lagi bisa ditangani hanya dengan pendekatan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan atau Kepolisian.
Ia menyebut bahwa diperlukan langkah lebih besar yang melibatkan sinergi antara rakyat dan TNI untuk menegakkan hukum.
"Darurat ini tidak bisa lagi diatasi dengan pendekatan ujung tombak, misalnya Kejaksaan, polisi sudah nggak bisa. Harus ada, mungkin ya, peleburan yang kuat antara rakyat dengan tentara untuk penegakan hukum," jelasnya.
Ia bahkan menyebut potensi penangkapan Jokowi jika kemarahan rakyat mencapai puncaknya.
"Rakyat sudah teriak tangkap Jokowi. Bisa aja ini bisa terjadi kesamaan pandangan, keresahan TNI yang melihat situasi sudah darurat, rakyat juga sudah marah, bersatu. Dihabisi aja, hukum jalan, oligarki disikat, Jokowi tiba-tiba tengah malam ditangkap, seperti itu," ucap Faizal.
Faizal juga menyinggung tentang ratusan kolonel TNI yang mendapatkan kursus dari berbagai kampus untuk ditempatkan di BUMN dan BUMD.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi sebagai bagian dari strategi pertahanan pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi dinamika politik saat ini.
"Saya membaca karena pendelegasian kewenangan kan mereka mau ditempatkan di BUMN, BUMD. Sejauh ini pendelegasian kewenangan kepada sipil dianggap berkhianat. Mungkin Prabowo bilang ya kita coba tentara dulu," jelas Faizal.
Menanggapi pertanyaan tentang hubungan Prabowo dengan Jokowi, Faizal menilai bahwa keduanya masih memiliki persinggungan politik, meskipun Prabowo tampak menjaga jarak.
"Memang Prabowo juga harus diawasi, harus terus ditekan secara moral. Jadi jangan tanya apakah mereka berpisah atau tidak berpisah, kita yang menentukan itu. Kita harus tekan terus, usir itu menteri-menteri berutus-berutus dari lingkaran kekuasaan. Adili Jokowi, tangkap oligarki sehingga akan terjadi baik buruk itu terlihat," tegas Faizal.
Ia menilai bahwa Prabowo secara tidak langsung memberi ruang bagi kemarahan rakyat terhadap Jokowi, yang menurutnya berpotensi menjadi instrumen politik kedepannya.
"Sampai sejauh ini tidak ada langkah-langkah keputusan satu produk yang melindungi produk hukum kebijakan melindungi Jokowi," pungkasnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
