Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut marah usai mengetahui takaran MinyaKita disunat. Kemarahan Prabowo itu disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Sudaryono usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Ya gimana, masa nggak marah. Yang marah itu nggak hanya presiden, kita semua juga marah," kata Sudaryono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Sudaryono menekankan pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakan aturan hukum, sebagaimana yang pernah disampaikan kepala negara. Pemerintah bakal menindak tegas produsen yang menyunat takaran MinyaKita.
"Intinya kita lihat tidak ada, tak terkecuali orang kebal hukum itu nggak ada di Indonesia, menurut presiden seperti itu. Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah," kata Sudaryono.
"Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga ngga akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya," sambungnya.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta produsen nakal yang menyunat takaran MinyaKita untuk diproses hukum. Menurut Zulhas tindakan tersebut sudah merugikam rakyat.
Secara lebih detail mengenai produsen yang nakal, Zulhas menyerahkan teknisnya kepada menteri perdagangan. Tetapi ia tegas meminta produsen yang merugikan rakyat karena menyunat takaran MinyaKita untuk dipenjarakan.
"Tapi saya perintahkan kalau merugikan rakyat apalagi nyolong, proses hukum, penjarakan," kata Zulhas di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Sebelumnya, Zulhas menyatakan produsen yang menyunat takaran MinyaKita merupakan penipu. Ia mendukung agar produasn tersebut masuk bui.
Baca Juga: Polda Banten Ungkap Manipulasi 13 Ton Takaran Minyakita di Rajeg Tangerang
"Kalau yang nipu masuk penjara," kata Zulhas di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Zulhas mendorong kepolisian mengusut produsen MinyaKita yang terbukti menyunat takaran.
"Kalau terbukti polisi, gugat, masukin penjara," kata Zulhas.
Di sisi lain, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) soal polemik isi minyak goreng rakyat MinyaKita yang disunat.
Pedagang pasar menganggap, Menko Zulhas gagal dalam menangani stabilisasi harga pangan dengan adanya peristiwa tersebut.
Pedagang pasar juga menilai, di bawah kepemimpinannya, kebijakan pangan seolah berjalan tanpa arah yang jelas.
"Ini bukan hanya soal takaran Minyakita yang kurang, tapi mencerminkan betapa buruknya tata kelola pangan kita. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada perbaikan signifikan. Zulkifli Hasan jelas gagal," ujar Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta, Miftahudin dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).
Menurut Miftahudin, pemerintah seharusnya memastikan rantai distribusi pangan berjalan dengan baik, bukan justru membiarkan rakyat berulang kali menjadi korban kebijakan yang amburadul.
