Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak akan memaksakan jika pemerintah pusat melarang program sarapan bergizi gratis. Pramono mengaku sudah memiliki kebijakan alternatifnya.
Rencananya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan segera mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas rencana pelaksanaan program sarapan gratis di sekolah-sekolah yang digagas Pemprov DKI pada Rabu (12/3/2025) sore.
"Sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan program tersebut.
Politikus PDIP itu menyebut jika BGN tidak mengizinkan adanya program sarapan gratis, karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat, Pramono mengaku tidak keberatan.
Sebagai alternatif, anggaran untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah agar lebih layak dan nyaman digunakan.
"Kalau beliau setuju, ya. Kan pilihannya, apakah sarapan gratis, perbaikan infrastruktur kantin, dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menyebut masih banyak sekolah di Jakarta yang belum memiliki kualitas kantin memadai.
"Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik. Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah mohon maaf daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," lanjutnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak, Begini Respons Pramono
Pramono juga menegaskan bahwa program sarapan gratis yang ia rencanakan sejak masa kampanye Pilkada 2024 bukanlah untuk menyaingi program MBG yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
