Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan jika Golkar tak tahu menahu soal penggeledahan rumah Ridwan Kamil (RK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Ya kami kan belum tahu ya terkait dengan apa, kemarin kan hanya BJB, tapi BJB ini kasusnya kasus yang mana kan kita tidak tahu," kata Adies ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Menurut Adies, Golkar tak tahu apa yang dikerjakan RK selama jadi Gubernur Jawa Barat. Apalagi terkait ada atau tidaknya dengan dugaan korupsi BJB.
"Tetapi secara prinsip Golkar tidak terlalu tahu juga apa yang beliau (RK) lakukan pada saat beliau menjadi gubernur Jawa Barat periode yang lalu," katanya.

Apalagi, kata Adies, RK sendiri baru bergabung dengan Golkar pada saat itu, dan kekinian menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.
"Pada saat itu beliau kan baru juga di Golkar, belum di Golkar. Memang waktu itu ingin dimasukkan di wakil ketua umum tetapi kan belum terdaftar, belum sempat didaftarkan ke Kementerian Hukum waktu saat itu," ujarnya.
"Baru periode ini beliau masuk di salah satu ketua, jadi memang koordinasi-koordinasi kita belum begitu intens, karena beliau adalah, hitungannya masih kader baru gitu," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya akan menugaskan Badan Hukum dan HAM Golkar untuk berkoordinasi dengan RK terkait masalah apa yang menimpanya.
"Tapi nanti saya minta kepada Bakumham kami, bantuan hukum, untuk mungkin sempat komunikasi terkait masalah apa," pungkasnya.
Baca Juga: Geram Skandal MinyaKita Sunat Takaran, Susi Pudjiastuti: Bubarkan Kementerian Perdagangan!
Klaim KPK Geledah Rumah RK
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap alasan penyidik menggeledah rumah Ridwan Kamil (RK) untuk membuat terang kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB.
Menurutnya, bahwa penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan petunjuk dari keterangan saksi.
![Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan telah menerbitkan sprindik kasus korupsi di Bank BJB [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/05/33017-ketua-kpk-setyo-budiyanto.jpg)
“Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).
Diketahui, penggeledahan rumah RK di kawasan Kota Bandung itu dilaksanakan oleh penyidik KPK pada Senin (10/3/2025) lalu. Penggeledahan rumah RK berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK. Namun, belum diketahui soal barang bukti apa yang ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Cagub DKI Jakarta 2024 itu.
Jerat 5 Tersangka
Dalam penyidikan kasus korupsi Bank BJB, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Penetapan tersangka kasus korupsi Bank BJB disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
“Sudah ada tersangkanya, sekitar lima orang,” ujar Tessa.
Dia juga mengungkapkan bahwa kelima tersangka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Meski begitu, Tessa tidak mengungkapkan identitas para tersangka.
Terbitkan Sprindik
Diketahui, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus korupsi Bank BJB. Terkait penyidikan kasus itu, KPK mengeklaim terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya yang juga menangani perkara serupa.
“Ya, sudah menerbitkan surat penyidikan. Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu, nanti tugasnya Direktur Penyidikan dan Kasatgas untuk melakukan koordinasi,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diketahui juga mengusut kasus dugaan korupsi BJB. Untuk itu, Setyo mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi. Nantinya, hasil koordinasi akan menentukan kelanjutan perkara.
“Nanti hasil koordinasi itu baru diputuskan sebuah langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa,” ujar Setyo.
Meski begitu, Setyo masih enggan mengungkapkan informasi lebih rinci mengenai temuan penyidik soal dugaan rasuah di BJB. Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu KPK mengumumkan konstruksi perkaranya secara resmi.