Infografis
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyebut jika tidak ada corak militerisme seperti era Orde Baru (Orba) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, Pigai mengeklaim jika pemerintahan saat ini dipegang oleh pemerintah sipil.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," klaim Pigai dikutip dari Antara, Rabu (12/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.
![Menteri HAM Natalius Pigai. [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/13/17392-menteri-ham-natalius-pigai.jpg)
"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.
Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.
Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.
Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.
Baca Juga: Indeks Demokrasi Indonesia Jeblok, MenHAM Pigai Bantah Terjadi di Rezim Prabowo, Apa Dalihnya?
"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," ujarnya. (Antara)
