Infografis
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menganggap isu Orde Baru (Orba) yang dihidupkan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cuma imajinasi belaka dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.
"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai dikutip dari Antara, Rabu (12/3/2025).
Mantan Anggota Komnas HAM itu juga menyebut isu lahir Orba yang kini mencuat hanya sebatas imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.
![Potret Menteri HAM Natalius Pigai [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/02/50542-potret-natalius-pigai.jpg)
"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ungkapnya.
Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.
Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap. (Antara)
