Infografis
Suara.com - Aliansi Dosen ASN Kementerian Diktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) berharap pemerintah bisa membayar tunjangan kerja atau Tukin dosen 2025 berbarengan dengan THR lebaran. Harapan itu disampaikan Adaksi ketika lakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto.
"Ada harapan dari Adaksi agar tukin dibayarkan bersamaan dengan THR, dan itu tidak ada kata penolakan," kata Esther ditemui awak media usai audiensi di Kantor Diktisaintek, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menurut Eshter, Menteri Brian telah memahami pentingnya tukin tersebut sebagai hak bagi para dosen ASN.
"Jadi tukin itu dari aspek tunjangan kinerja seorang dosen sebagai aparat sipil negara dan sebagai pegawai negeri sipil memiliki kartu pegawai, kartu ASN dan nomor induk pegawai. Itu standar yang tak dapat dibantah," ujarnya.
Kendati begitu, Adaksi juga memaklumi jika pencairan dana itu butuh waktu. Dewan Pembina Adaksi Muhammad Jamil Baranbani menambahkan, pihaknya memaklumi jika ada proses administrasi yang harus dilakukan pemerintah hingga anggaran tukin bisa disalurkan.
"Ada proses administrasi yang harus ditempuh apalagi mengelola keuangan negara, itu kami juga pahami bukan simsalabim ini, tapi ada proses yang sangat panjang yang memang harus dilalui oleh proses pengelolaan keuangan negara," tuturnya.
Hanya saja, dia berharap pemerintah tetap menepati janji untuk memberikan tukin dosen ASN tahun ini.
Sementara itu, Menteri Brian sebelumnya telah menyampaikan bahwa tukin dosen ASN tahun 2025 masih dalam proses dan dipastikan cair pertengahan tahun ini.
Dia juga menyampaikan bahwa tidak ada perubahan terkait anggaran tukin yang disediakan Kementerian Keuangan, yakni Rp2,5-2,8 triliun.
Baca Juga: Audiensi dengan Adaksi, Menteri Diktisaintek Janji Tukin Dosen 2025 Cair Bulan Juli-Agustus
"Tukin 2025 sudah diproses, kita harapkan segera setelah update bisa diproses. Tentu sekarang harus sinkronisasi dengan beberapa kementerian. Tapi 2025 sudah ditetapkan akan dicairkan," kata Brian.
"Kita target Juli-Agustus, tapi sekarang sudah mulai bekerja supaya gak delay. Angka masih di situ (Rp2,5 T), nanti kalau ada perkembangan saya update," imbuhnya.
Sementara itu, terkait tukin tahun 2020-2024 yang sama sekali belum dibayarkan pemerintah, Brian tidak menjawab secara pasti. Dia menyampaikan bahwa kementeriannya lebih dulu fokus terhadap pencairan tukin 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sedang melakukan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres), sebagai upaya untuk memastikan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum menerima.
"Saat ini kami sedang memproses perhitungan dan pendataan dan Perpres juga sedang dalam proses difinalkan," ujar Sri Mulyani, pertengahan bulan lalu.
Menkeu menjelaskan, dosen yang belum dan akan segera menerima tukin di antaranya kategori dosen di PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan sistem remunerasi bersama dosen PTN satuan kerja (satker) di lingkungan Kemdiktisaintek.
Selain itu juga dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang saat ini telah menerima tunjangan profesi namun belum mendapatkan tukin.
"Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN satker di lingkungan Kemendiktisaintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LLDIKTI dan dosen K/L lainnya, mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat," ucap Sri Mulyani.
