Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Tom Lembong, Apa Alasannya?

Selasa, 11 Maret 2025 | 11:41 WIB
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Tom Lembong, Apa Alasannya?
Menteri Perdagangan periode 2015-206 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (6/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak eksepsi alias nota keberatan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang disampaikan lewat tim pengacaranya terkait kasus korupsi impor gula. Sebab, jaksa menilai bahwa eksepsi yang disampaikan mantan Menteri Perdagangan itu sudah memasuki substansi materi perkara.

Padahal, jaksa menganggap dakwaan yang mereka sampaikan dalam sidang sebelumnya sudah menguraikan perkara secara lengkap.

“Kami selaku penuntut umum dalam perkara a quo memohon kepada majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut: menolak keseluruhan dari keberatan nota eksepsi dari penasehat hukum atau terdakwa Thomas Trikasih Lembong,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3/3035).

Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/3/2025). (Suara.com/Dea)
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/3/2025). (Suara.com/Dea)

Mereka juga meminta agar majelis hakim menyatakan perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil.

“Melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan memeriksa pokok perkara,” ujar jaksa.

Dakwaan Tom Lembong

Dalam sidang sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebanyak Rp 515,4 miliar (Rp 515.408.740.970,36) dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2016. 

Jaksa menjelaskan angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yang mencapai Rp 578,1 miliar (Rp 578.105.411.622,47) berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016 Nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

Diketahui, jaksa mendakwa Tom Lembong mengizinkan sejumlah perusahaan untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM).

Baca Juga: RK jadi Target Penggeledahan, Eks Penyidik KPK: Di Awal Penyidikan Biasanya Rumah Tersangka atau Saksi Kunci

Secara terperinci, jaksa menyebut izin tersebut diberikan kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendrogiarto A Tiwow melalui PT Duta Sugar International, dan Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI