Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dikerjakan selama periode kepemimpinannya. Dari kebijakan itu, terdapat sejumlah PSN warisan Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi yang diganti.
Di antaranya seperti PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland di Banten, PSN Rempang Eco City di Kepulauan Riau, dan PSN Bendungan Bener di Jawa Tengah.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menyebut setiap PSN harus melalui perhitungan matang agar tidak berujung pada ketidakpastian.
“PSN dirancang untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditetapkan sebagai PSN, harapannya ada investasi besar, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi luas,” ujar Ahmad kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
![Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan pemberian THR kepada ojol di Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/10/64720-presiden-prabowo-subianto.jpg)
Menurutnya, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas dari penghentian PSN di tengah jalan. Sebab, penetapan PSN harus didukung studi kelayakan komprehensif, termasuk analisis biaya-manfaat serta dampak ekonomi dan sosial.
“Jika PSN yang sudah berjalan dihentikan, artinya ada kelemahan dalam perencanaan awal. Ini bisa merusak kepercayaan investor dan berisiko menimbulkan capital flight,” ucapnya.
Dampak dari penghentian PSN tidak hanya terbatas pada kepercayaan investor, tetapi juga bisa memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Agar PSN benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang, Ahmad Heri menekankan pentingnya kredibilitas dalam proses penetapan proyek. Keputusan harus berbasis kajian objektif, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“PSN tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah harus memastikan proyek ini memberikan manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan,” tuturnya.
Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan PSN harus didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar perubahan kebijakan antarpemerintahan.
