Infografis
Suara.com - Polisi akan mengerahkan pasukan, dan stasiun kereta bawah tanah serta setidaknya satu sekolah akan ditutup karena masalah keamanan saat Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan apakah akan menggulingkan atau mengembalikan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan.
Nasib politik Yoon tergantung pada situasi setelah dekrit darurat militer yang berlaku pada tanggal 3 Desember menyebabkan pemakzulannya dan beberapa dakwaan pidana pemberontakan.
Putusan pemakzulan diharapkan akan keluar minggu ini, dan baik pendukung maupun penentang Yoon diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar, dengan protes baru-baru ini yang melibatkan puluhan ribu orang.
"Kami sedang menyiapkan rencana dengan mempertimbangkan skenario terburuk," kata Lee Ho-young, Penjabat Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional, kepada wartawan.
Petugas polisi dapat menggunakan semprotan merica atau pentungan jika terjadi kekerasan yang mirip dengan apa yang terjadi selama amukan pendukung Yoon di gedung pengadilan pada bulan Januari, imbuh Lee.
Pada hari putusan, stasiun kereta bawah tanah dekat Mahkamah Konstitusi akan ditutup, dan kereta mungkin tidak berhenti di stasiun kereta bawah tanah lain tempat unjuk rasa besar diperkirakan terjadi, kata Seoul Metro.
Kantor Pendidikan Metropolitan Seoul mengirimkan surat pada akhir Februari yang menyarankan enam sekolah di dekat pengadilan untuk mengambil langkah-langkah keamanan, termasuk menutup pada hari putusan, Kim Eun-mi, seorang pejabat di kantor pendidikan, mengatakan kepada Reuters.
Satu sekolah memutuskan untuk tutup pada hari itu, kata Kim.
Selama sidang pengadilan sejauh ini, barisan polisi dan kendaraan telah mengepung pertemuan ribuan pendukung Yoon.
Baca Juga: Pro dan Kontra Yoon Suk Yeol Membelah Kota Seoul Korsel
"Keamanan harus lebih ketat dari sebelumnya, karena Anda dapat membayangkan betapa gentingnya situasi ini," kata seorang pejabat polisi kepada Reuters, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini. "Kita harus waspada pada tingkat tertinggi, seperti ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan terhadap Presiden Park Geun-hye."
