Infografis
Puncaknya dari kasus itu kemarahan publik di 1998. Agum menyebut seolah-olah masyarakat kala itu menganggap dwifungsi yang salah, padahal penugaskaryaan yang salah.
"Peristiwa 98 itu ada dua sasaran utamanya apa itu Golkar Golkar itu menjadi sasaran DPD DPD Golkar itu dibakar di mana mana yang kedua ABRI ABRI itu dicaci maki oleh rakyat sampai ada yang namanya sweeping anggota ABRI coba bayangkan sampai begitu ibu dan bapak sekalian waktu itu saya gubernur Lemhanas ketika terjadi peristiwa seperti ini dan berdampak seperti itu maka kemudian saya berpikir menghadapi situasi ini apa yang harus kita lakukan jadi dalam pikiran saya dalam situasi seperti ini kalau ABRI dihujat dicaci maki oleh rakyat kita tidak boleh kebakaran jenggot gaboleh sakit gigi," katanya.
"Maka sikap yang paling bijak waktu itu yang paling bijak ambil kaca berkaca di depan kaca yang besar kenapa kok kita dicaci maki rakyat," sambungnya.
Surat Terbuka
Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat terbuka terkait pembahasan legislasi Revisi UU Polri dan Revisi UU TNI ke DPR RI khususnya ke Komisi I dan Komisi III, Senin (3/3/2025).
Surat tersebut dikirimkan lantaran KontraS menolak adanya RUU Polri dan RUU TNI tersebut.
"Adapun isi dari ataupun substansi surat terbuka yang kami ajukan yakni mengenai penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri," kata Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus ditemui jelang surat dikirimkan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ia pun menjelaskan, mengapa pihaknya menolak RUU Polri dan RUU TNI. Hal itu disebut karena tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi.
"Misal yang pertama dalam ruu polri kemudian di dalamnya diatur mengenai penambahan wewenang intelijen dan keamanan yang mana menurut kami ada satu ketentuan disana yang membuat intelkan Polri dapat melakukan penggalangan yang semestinya itu berpotensi bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki badan intelijen negara atau kemudian mengenai perihal penggalangan," ujarnya.
Baca Juga: Bongkar Isi Draft Revisi UU TNI, Imparsial Singgung Ambisi Prabowo Kembalikan Dwifungsi TNI
"Di satu sisi berkenaan dengan TNI kami melihat ada upaya pengaturan perluasan jabatan sipil yang kemudian diperbolehkan begitu ya menduduki jabatan jabatan tertentu dan diisi oleh prajurit aktif," sambungnya.
