Infografis
Suara.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (Pepabri), Agum Gumelar, angkat bicara menanggapi adanya kekhawatiran dwifungsi lahir kembali lewat adanya Revisi UU TNI.
Agum mengingatkan agar kejadian di masa lalu jangan kembali terulang soal TNI mengisi jabatan sipil. Hal itu disampaikan Agum dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI membahas soal RUU TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Ada hal yang saya baca seolah olah timbul kecurigaan ini bukan di lingkungan DPR kali ya tapi di lingkungan masyarakat secara umum terhadap rencana undang-undang ini seolah olah akan timbul kembali dwifungsi ABRI," kata Agum.
Ia menegaskan, jika Pepabri sangat konsen dengan masalah tersebut. Agum pun menegaskan pihaknya tak ingin dwifungsi hadir kembali.
Menurutnya istilah dwifungsi telah disalahartikan. Ia menceritakan jika saat zaman orde baru dimana ABRI bisa duduki jabatan sipil itu dinamakan penugaskaryaan.
Penugaskaryaan itu dilakukan atas adanya permintaan dan bukan karena sembarang prajurit ABRI bisa isi jabatan sipil.
"Maka ditentukan lah seorang personel setelah seleksi yang ketat untuk memenuhi harapan masyarakat di situ maka dikasih lah personil tersebut untuk diproses itu penugasan karyakan jadi apa dasarnya adalah permintaan tanpa permintaan tidak ada penugaskaryaan," katanya.
Namun seiring berjalannya waktu, pada zaman orde baru juga kata Agum, penugakaryaan ini disalahgunakan.
"Tetapi saudara-saudara sekalian di zaman orde baru di sinilah terjadi hal-hal yang menyimpang permintaan yang tadi menjadi dasar ditugaskannya seorang perwira ABRI di instansi sipil itu direkayasa pendekatan yang terjadi pada saat itu di zaman orde baru menjadi kesejahteraan pendekatan kesejahteraan," katanya.
Baca Juga: Bongkar Isi Draft Revisi UU TNI, Imparsial Singgung Ambisi Prabowo Kembalikan Dwifungsi TNI
"Wah kalau kolonel sudah mentok di Abri udahlah dijadikan bupati di sana, brigjen ini mentok di ABRI dijadikan direktor di sini dirjen disini, mayjen ini mentok udahlah jadi gubernur di sana, jadi tidak ada permintaan permintaan itu direkayasa ini zaman orde baru," sambungnya.
