Infografis
Suara.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berpendapat, polemik pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sebenarnya 'warisan' politisasi era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu mengingat proses seleksi dimulai ketika akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden, pada Agustus 2024 lalu. Sehingga, pemerintahan Prabowo seharusnya melanjutkan proses tersebut hingga tuntas sesuai jadwal.
"Yang sudah diterima sekarang harusnya diangkat terus pemerintah menjelaskan lagi untuk berikutnya lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Karena ini kan penerimaan yang sekarang itu janji Pak Jokowi dulu. Masalahnya di situ, jadi harus menerima," kata Trubus kepada Suara.com, Senin (10/3/2025).
Trubus berpandangan, politisasi itu terlihat lantaran proses CPNS baru dibuka ketika akhir masa jabatan, meski sebenarnya secara kebutuhan belum terlalu diperlukan. Sehingga, kendati pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ditunda, menurut Trubus, tidak akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja di instansi pemerintah.
"Enggak ngefek (kerja birokrasi). Karena itu kan ASN kita sudah kebanyakan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, jadi ini sistem digital. Kalau ya sistem digital kita enggak membutuhkan PNS terlalu banyak, untuk apa," kata Trubus.
Dia menekankan kalau pemerintah sebaiknya tidak lagi membuat proses CPNS itu sebagai kepentingan politik belaka.
"ASN ini jangan dipolitisasi terus untuk kepentingan politik. Ini kan kepentingan politik kemarin Pak Jokowi. Sementara sekarang ini mungkin Pak Prabowo enggak membutuhkan," kritiknya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan bahwa jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diundur menjadi 1 Oktober 2025.
Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi 1 Maret 2026.
Baca Juga: Menpan-RB Ungkap Alasan Kenapa Jadwal Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Dilakukan Oktober 2025
Penyesuaian jadwal itu dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 5 Maret 2025.
