Infografis
Suara.com - Tim pengacara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampaknya masih tak terima jika kembali kalah dengan KPK setelah gugatan praperadilan kliennya ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025).
Usai sidang putusan, salah satu pengacara Hasto, Patra M Zen justru menyeret nama KPK yang dicap telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia (HAM)," ujarnya.
Menurutnya, seharusnya dasar penetapan tersangka terhadap seseorang bisa diuji terlebih dahulu apakah benar atau salah. Dia pun menganggap jika Hasti telah dijegal saat hendak menguji alat bukti KPK usai menetapkannya sebagai tersangka.
"Bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar. Malah dipotong di tengah jalan," bebernya.
Patra juga menyoroti soal berkas perkara yang dianggap dikebut oleh penyidik KPK sehingga kini telah dilimpahkan ke pengadilan. Di tengah gugatan yang sempat diajukan Hasto, Patra menganggap jika KPK telah mengabaikan hak tersangka.
"Ditetapkan tersangka mau menguji hak kita dipercepat berkasnya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum," ujarnya.
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady yang memimpin sidang praperadilan itu menolak gugatan yang dilayangkan oleh Hasto. Alasannya, permohonan praperadilan itu tidak dikabulkan karena kasus yang menjerat Hasto telah dikirim ke Pengadian Tipikor Jakarta agar segera disidangkan.
"Menyatakan permohonan pemohon gugur," beber hakim dalam sidang, Senin (10/3/2025).
Baca Juga: Berkiblat ke Jokowi, Untung atau Rugi usai Partai Kaesang Ganti Nama PSI Perorangan?
Diketahui, Hasto bakal segera diadili setelah berkas perkaranya telah dilimpahkan jaksa penuntut umum pada KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto akan disidangkan terkait kasus suap dan perintahan penyidikan kasus Harun Masiku yang kini masih buron.
