Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Arab Saudi pada Senin (10/3) untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, sehari sebelum perundingan krusial antara pejabat Ukraina dan Amerika Serikat dalam upaya mengakhiri konflik tiga tahun dengan Rusia.
Dalam negosiasi yang akan berlangsung pada Selasa (11/3) di Jeddah, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan bahwa Washington ingin membangun kerangka kerja guna mencapai perjanjian damai dan gencatan senjata awal antara Ukraina dan Rusia.
“Kami mengharapkan hasil, baik dalam hal mendekatkan perdamaian maupun melanjutkan dukungan,” ujar Zelenskyy dalam pidato malamnya pada Minggu (9/3). Ia menegaskan bahwa Ukraina berkomitmen penuh untuk dialog yang konstruktif dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Delegasi Ukraina dalam perundingan ini mencakup Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, Kepala Staf Andriy Yermak, serta komandan militer Pavlo Palisa. Zelenskyy menegaskan bahwa Kyiv terus berkomunikasi dengan tim AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, Mike Waltz, dipastikan akan menghadiri perundingan.
Waltz sebelumnya mengkritik Zelenskyy karena dianggap belum siap membicarakan perdamaian, sementara Trump memperbarui komunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Washington diketahui telah menangguhkan bantuan militer, akses intelijen, serta citra satelit bagi Ukraina sebagai upaya mendorong negosiasi dengan Moskow.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan di antara sekutu Eropa bahwa AS mungkin mencoba memaksa Ukraina menerima penyelesaian yang menguntungkan Rusia.
Namun, dalam pernyataan terbaru pada Jumat (7/3), Trump menyebut bahwa ia sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap Rusia atas serangan militernya di Ukraina.
Baca Juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik di Tengah Latihan Militer Gabungan AS-Korsel
Sementara itu, Inggris dan Prancis telah mengusulkan gencatan senjata terbatas untuk Ukraina, mencakup wilayah laut dan udara, serta penghentian serangan Rusia terhadap infrastruktur energi.