KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU

Senin, 10 Maret 2025 | 12:42 WIB
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
angggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam rapat Komisi II DPR RI membahas kesiapan PSU Pilkada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). (bidik layar video)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan sejauh ini hanya ada beberapa daerah yang sanggup melaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Ribka dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, hingga DKPP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ia awalnya menyampaikan, ada 24 daerah yang akan melaksanakan Pilkada ulang. Ia pun mengelompokan sejumlah daerag tersebut berdasarkan kesiapannya.

"Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri," kata Ribka.

Kemudian ia menyampaikan, jika terdapat 8 daerah yang menyatakan kesiapannya untuk menggelar PSU.

"Yang pertama daerah yang sanggup untuk pelaksanaannya atau memiliki dana itu ada sekitar 8 daerah," katanya.

Berikut rinciannya:

  1. Kabupaten Bungo
  2. Kabupaten bangka barat
  3. Kabupaten barito utara
  4. Kabupaten magetan
  5. Kabupaten mahakam ulu
  6. Kabupaten kutai kertanegara
  7. Kabupaten siak
  8. Kabupaten banggai

Sementara itu, kata dia, ada 16 daerah yang menyatakan tak sanggup dan tak punya dana untuk melaksanakan PSU. Berikut rincian 16 daerah:

  1. Provinsi Papua
  2. Kabupaten Kepulauan Talaud
  3. Kabupaten Buru
  4. Kabupaten Pulau Taliabu
  5. Kabupaten Pasaman
  6. Kab Empat Lawang
  7. Kab Pesawaran
  8. Kab Bengkulu Selatan
  9. Kab Serang
  10. Kab Tasikmalaya
  11. Kab Boven Digoel
  12. Kab Gorontalo Utara
  13. Kab Parigi Moutoung
  14. Kota Banjarbaru
  15. Kota Palopo
  16. Kota Sabang

Baca Juga: Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI