Suara.com - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk telah meminta pihak berwenang di Suriah untuk segera menghentikan pembunuhan warga sipil di wilayah pesisir negara Arab yang dilanda krisis tersebut.
"Kami menerima laporan yang sangat mengganggu tentang seluruh keluarga, termasuk wanita dan anak-anak yang terbunuh di Suriah barat laut," kata Turk dalam siaran pers pada hari Minggu.
Ia juga menuntut penyelidikan, dengan mengatakan telah terjadi "eksekusi cepat atas dasar sektarian" oleh pelaku yang tidak dikenal dan oleh pasukan yang setia kepada kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang saat ini menguasai negara tersebut.
"Harus ada penyelidikan yang cepat, transparan, dan tidak memihak terhadap semua pembunuhan dan pelanggaran, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan hukum, norma, dan standar internasional," katanya.
![Ilustrasi sepak bola Suriah [Tangkap layar X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/27/28583-ilustrasi-sepak-bola-suriah.jpg)
Kepala hak asasi PBB juga mengomentari janji yang dibuat oleh Abu Mohammad al-Jolani, pemimpin HTS.
"Pengumuman otoritas sementara tentang niat mereka untuk menghormati hukum harus diikuti dengan tindakan cepat untuk melindungi warga Suriah."
Bentrokan antara pasukan HTS dan loyalis pemerintah sebelumnya meletus pada hari Kamis di jantung wilayah minoritas Alawite tempat presiden terguling Bashar al-Assad berasal, dan sejak itu meningkat menjadi pembunuhan massal yang dilaporkan.
Sebelumnya, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebut bentrokan itu sangat memprihatinkan, dengan mengatakan badan kesehatan PBB sedang berupaya mengirimkan obat-obatan darurat dan perlengkapan trauma bagi yang terluka.
“WHO mendesak semua pihak untuk menghormati dan menjaga layanan kesehatan guna memastikan bantuan medis sampai ke mereka yang paling membutuhkannya. Perdamaian adalah obat terbaik,” tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus di X.
Baca Juga: "Visi Aneksasi": PBB Ungkap Dampak Mengerikan Serangan Israel di Tepi Barat, 40.000 Warga Terusir