Infografis
Suara.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Palestina, Mohammed Mustafa, meminta agar rencana rekonstruksi Jalur Gaza yang disusun bersama Palestina dan Mesir diadopsi sebagai rencana bersama oleh negara-negara Arab dan Islam.
Permintaan ini disampaikan Mustafa dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Arab Saudi, yang membahas situasi terkini di Palestina. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Palestina, dengan dukungan organisasi internasional, akan mendirikan otoritas rekonstruksi yang independen untuk mengawasi dan mengkoordinasikan realisasi rencana tersebut.
Mustafa menyatakan bahwa otoritas tersebut akan mandiri dalam aspek keuangan dan administratif, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh dewan yang memenuhi syarat, serta laporan keuangannya akan mengikuti standar audit internasional tertinggi.
![Kondisi di Gaza akibat serangan Israel kepada Hamas. [ANTARA/Anadolu/py/am]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/16/25590-gaza.jpg)
Ia menekankan bahwa keberhasilan rencana rekonstruksi Gaza bergantung pada penghentian serangan Israel, kembalinya para pengungsi, penarikan pasukan Israel, pembukaan perbatasan, keberlanjutan gencatan senjata, serta akses untuk bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, disertai dengan dukungan keuangan yang dijamin.
Mustafa juga menegaskan bahwa pelaksanaan rencana tersebut tidak hanya akan mengembalikan kehidupan di Gaza dan seluruh Palestina, tetapi juga berkontribusi pada kebebasan Palestina dari penindasan Israel dan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Ia menggarisbawahi pentingnya persatuan Islam sebagai komitmen kolektif untuk Palestina dan cara efektif dalam menghadapi kesewenangan Israel, serta mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Mustafa menyampaikan bahwa masyarakat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem kini menghadapi peningkatan tindakan teror yang dilakukan oleh Israel, termasuk perampasan tanah, serangan sistematis, pemindahan paksa, dan penyerangan di tempat-tempat suci.
Ia mendesak adanya upaya internasional yang lebih kuat untuk menekan Israel serta meningkatkan tekanan politik, diplomatik, hukum, dan ekonomi terhadap Tel Aviv hingga Palestina mendapatkan hak-haknya yang sah, terutama kedaulatan atas tanah mereka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Mustafa juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan puncak Liga Arab di Kairo, penekanan strategi adalah untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara dan Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang mencakup penolakan pemindahan, penghentian pendudukan, dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Baca Juga: KTT Arab Sepakati Masa Depan Gaza: Hamas Akan Menyerahkan Kekuasaan?
Ia menambahkan bahwa tindakan bersama sangat diperlukan untuk mengakhiri perang yang tidak adil yang dilancarkan Israel di Gaza dan mengatasi ancaman pengungsian.
