Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara menanggapi pernyataan Politisi PDIP M Guntur Romli. PSI meminta Guntur tak mencampuri urusan partai lain.
Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan. Guntur sebelumnya mencurigai jika adanya gagasan Presiden ketujuh RI Jokowi soal partai super Tbk adalah untuk mengkritik PSI.
"Dapur berbeda-beda, silakan urus dapur masing-masing. Keputusan soal partai super terbuka ini hasil rembuk DPP dan Dewan Pembina PSI," kata Wiryawan kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Guntur dalam pernyataannya menyebut jika wewenang kekuasaan di PSI adalah dipegang oleh Dewan Pembina bukan Ketua Umum.
Wiryawan menegaskan, jika PSI menghormati cara masing-masing partai dalam menentukan ketua umum.
"Sebaliknya, kami berharap pihak-pihak lain untuk tidak mengomentari hal-hal tidak dipahami dan stop menebar ilusi," pungkasnya.
Penyataan Guntur
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menilai gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi terkait Partai Super Tbk adalah untuk mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya kekuasaan Dewan Pembina berada di atas Ketua Umum.
"Ide Jokowi Soal Partai "Super Tbk" adalah Kritik pada Otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang Kekuasaannya di Atas Jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi," kata Guntur kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
Baca Juga: Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
Menurut Guntur, meski kekinian putra Jokowi yakni Kaesang Pangarep, sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun menurut AD/ART PSI, kewenangan Ketua Umum masih berada di bawah kekuaasaan Dewan Pembina PSI.
