"Ini sangat mengkhawatirkan, termasuk untuk masa depan PA dan investasi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk membangun lembaga-lembaga Palestina."
PA yang berpusat di Ramallah dibentuk pada tahun 1990-an sebagai pemerintahan sementara yang akan membuka jalan menuju negara berdaulat di masa depan.

Radikalisasi
UNRWA adalah badan kemanusiaan utama bagi warga Palestina, tetapi undang-undang baru-baru ini melarang badan tersebut bekerja sama dengan otoritas Israel, yang menghambat operasinya yang sangat dibutuhkan.
"Ini jauh lebih rumit bagi kami sekarang karena kami tidak dapat berbicara langsung dengan militer lagi," kata Friedrich.
"Namun pada saat yang sama, kami terus melakukan pekerjaan kami," katanya, menilai kebutuhan dan mengoordinasikan "respons darurat yang sebenarnya di lapangan".
Anggota parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang menentang pekerjaan UNRWA atas tuduhan bahwa lembaga itu telah memberikan perlindungan bagi pejuang Hamas di Jalur Gaza, klaim yang dibantah PBB dan banyak pemerintah donor.
Operasi Israel yang berkepanjangan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi penduduk, khususnya anak-anak yang trauma karena pengalaman pengungsian, Friedrich memperingatkan.
"Jika orang-orang tidak dapat kembali ke kamp dan kami tidak dapat membuka kembali sekolah... jelas, itu akan menyebabkan lebih banyak radikalisasi di masa mendatang."
Baca Juga: KTT Arab Sepakati Masa Depan Gaza: Hamas Akan Menyerahkan Kekuasaan?
Ia mengatakan situasi tersebut dapat memperparah krisis legitimasi bagi PA, yang sering dikritik oleh faksi-faksi Palestina bersenjata karena mengoordinasikan masalah keamanan dengan Israel.