Infografis
![Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau area pagar laut pesisir Tarumajaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/2/2025). [ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/04/45773-pagar-laut-pagar-laut-bekasi-nelayan-demo-pagar-laut-nusron-wahid-bekasi.jpg)
Khozinudin juga menuding kedua menteri tersebut berusaha mengamankan kepentingan oligarki.
“Dua menteri ini sebenarnya main dua kaki. Dia ingin benefit politik dari dukungan masyarakat dengan seolah-olah menindaklanjuti kasus, tetapi dia masih berpihak juga sama oligarki. Mengamankan kepentingan oligarki,” ujarnya.
Khozinudin kemudian mengkritik ketidakjelasan dalam pencabutan sertifikat tanah yang telah diterbitkan di laut.
Awalnya, dari 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di laut, hanya 50 yang dicabut. Namun, kemudian ada klarifikasi bahwa 191 sertifikat tidak dibatalkan karena berada di batas garis pantai.
“Jadi seolah-olah kalau yang di belakang garis pantai itu dulu wilayah daratan, sehingga masih dipertahankan karena dulu sah dianggapnya. Yang di luar ini dianggap sertifikat bodongnya,” tambahnya.
Belakangan, pemerintah menyatakan ada tambahan 55 sertifikat yang batal dicabut. Baru setelah mendapat tekanan publik, Nusron Wahid akhirnya menyatakan bahwa semua sertifikat di laut dibatalkan.
Namun, Khozinudin menilai pernyataan ini tidak dapat dipercaya tanpa bukti konkret.
“Kami enggak percaya karena kronologisnya ini enggak konsisten,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memperlihatkan sertifikat yang dibatalkan secara transparan.
Baca Juga: Update Pagar Laut Tangerang, Menteri Nusron Pastikan 209 Sertifikat Sudah Dibatalkan!
“Ketika itu semua digunting, baru kita percaya,” tegasnya.
