Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian angkat bicara terkait kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Meski dilaporkan ke KPK, Tito mengapresiasi, masyarakat yang sudah melaporkan soal penggunaan APBN untuk pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk pengawasan publik.
Ia pun menjelaskan bahwa penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah sudah memperhitungkan kemampuan penyedia.
"Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan kalau kita baca di Pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, " kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito kemudian menyebut bahwa penunjukan tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang mampu mengerjakan jasa atau barang.
"Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung," katanya.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa penunjukan langsung Lembah Tidar tidak ada kaitan dengan siapa pemiliknya.
Menurutnya, penunjukan dilakukan lantaran kemampuan Lembah Tidar dalam mengakomodir kegiatan retreat kepala daerah tersebut.
![Sejumlah kepala daerah menjalani retret di Akmil Magelang, Jateng, beberapa waktu lalu. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/07/67981-sejumlah-kepala-daerah-menjalani-retret-di-akmil-magelang-jateng.jpg)
"Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa nampung 400, 500, seribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu," kata dia.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau
Selain itu, kata dia, penunjukan Lembah Tidar dilakukan sudah berkoordinasi dengan LKPP dan sudah sesuai aturan, yakni Pasal 5 peraturan KLPP Nomor 12 Tahun 2021.
