Kejagung Buka Peluang Tuntut Hukuman Mati Tersangka Korupsi Pertamina, Ahli Hukum Pidana: Sudah Tepat!

Suara.com - Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menilai sudah tepat jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan hukuman mati terhadap para tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina. Sejauh ini sudah ada 9 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Pasalnya, dugaan korupsi Pertamina ini terjadi pada tahun 2018-2023 atau bertepatan dengan pandemi Covid-19, yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional nonalam.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

“Sudah tepat, karena menurut UU Korupsi jika tindak pidana dilakukan pada masa bencana (pandemi) ancaman hukumnya adalah pidana mati,” kata Chudry kepada Suara.com, Jumat (7/3/2025).

Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya sedang menimbang soal ancaman hukuman yang akan diberikan kepada para tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan KKKS tahun 2018 sampai 2023.

"Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi Covid, dia melakukan perbuatan itu dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati,” Burhanuddin, di kantornya, Kamis (6/3/2025).

Meski demikian, Burhanuddin mengaku putusan hukuman ini masih menunggu proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

"kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini," jelasnya.

Kejaksaan Agung, sebelumnya menjerat 9 orang tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Pertamina.

Baca Juga: Dipanggil Kejagung, Influencer Fitra Eri Ngaku Diperiksa Soal Pengaruh BBM ke Mesin Kendaraan

Dalam praktiknya, para petinggi Pertamina yang terjerat dalam kasus ini melakukan impor meski ketersediaan minyak mentah di Indonesia tersedia.