Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mencurigai motif di balik Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang merekrut 11 kader PSI sudah bisa dianggap sebagai tindakan nepotisme. Apalagi, muncul kabar yang menyebutkan jika 2 kader PSI bernama Andy Budiman dan Suci Mayang Sari yang direktut oleh Menhut Raja Juli adalah pasangan suami istri (pasutri).
Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung menyoroti beredarnya nama 11 kader PSI yang masuk dalam organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya pada Jumat (7/3/2025), Rocky Gerung mulanya mencurigai urgensi Raja Juli yang merekrut banyak kader PSI di instansi yang kini dipimpinnya itu.
"Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu Kementerian kan dan dan banyak sekali?" ujar Rocky dikutip Suara.com pada Jumat.
![Tangkap Layar [Youtube Rocky Gerung Official]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/28/12448-rocky-gerung-1.jpg)
Namun, Rocky menyebut jika tindakan Menhut Raja Juli yang menampung banyak kader PSI ke kementeriannya itu sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan koruptif.
"Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri kan itu intinya kan nyuri informasilah atau membangun jaringan tapi itu satu coruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran. Yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal," beber Rocky.
"Bahkan itu bisa disebut nepotisme karena dari satu dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena ini soal hutan dan sumber daya di dalamnya," sambungnya.
Masuknya 11 nama kader PSI ke dalam Kemenhut, Rocky pun menyebut tindakan Raja Juli bertabrakan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran terhadap sejumlah kementerian/lembaga.
"Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal-soal lingkungan itu. Artinya kita harus membayar mereka padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan," bebernya.
Pernyataan Raja Juli