Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito Justru Terima Kasih ke Pelapor, Kenapa?

Jum'at, 07 Maret 2025 | 11:14 WIB
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito Justru Terima Kasih ke Pelapor, Kenapa?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi keterangan pada wartawan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). [Hiskia/Suarajogja.id]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan lebih lanjut terkait proses acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang kekinian dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adanya pihak yang melaporkan retret kepala daerah di KPK, Tito justru mengaku bersyukur.

"Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan terkait penunjukam PT Lembah Tidar sebagai event organizer retret kepala daerah di Akmil, Magelang.

Dia mengklaim penunjukkan langsung bisa dilakukan, adapun mekanismenya merujuk Pasal 83 Perpres 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos (kanan) mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) menyapa warga setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Sebanyak 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti retret pada 21- 28 Februari 2025. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos (kanan) mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) menyapa warga setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Sebanyak 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti retret pada 21- 28 Februari 2025. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.

Tito memyampaikan mekanisme penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan barang atau jasa.

"Tempatnya kan jelas karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung. Segala macam saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu. Bukan siapa pemiliknya, kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu," kata Tito.

Tito mengatakan dalam pasal tersebut juga dijelaskan pemilihan tempat dengan mekanisme penunjukan langsung dilakukan untuk menjamin keamanan presiden dan wakil presiden.

"Itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," kata Tito.

Baca Juga: Sebut Menhut Raja Juli 'Mumpungisme' Rekrut Kader PSI, Rocky Gerung: Indonesia Makin Gelap, Efisiensi Cuma Omon-omon

Sementara itu terkait besaran biaya pelaksanaan retret, Tito memastikan dirinya sudah melakukan pengecekan secara mendalam setiap detail anggaran.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI