Infografis
Suara.com - Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan Amerika Serikat, sebuah langkah yang telah lama menjadi agenda politiknya.
Wall Street Journal melaporkan bahwa perintah tersebut bisa dikeluarkan secepatnya pada hari Kamis, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Gedung Putih dan Departemen Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan ini. Namun, rencana pembubaran tersebut sejalan dengan retorika Trump yang secara konsisten menyebut departemen tersebut sebagai penipuan besar.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengusulkan pembubaran lembaga ini, tetapi tidak mendapat dukungan dari Kongres.
Baca Juga: AS Berencana PHK 80.000 Pekerja Urusan Veteran untuk Pemotongan Anggaran Trump
Sekretaris Pendidikan AS, Linda McMahon, yang baru dikonfirmasi oleh Senat pada hari Senin, telah menyatakan dukungan terhadap rencana Trump.
Partai Republik sendiri telah lama berusaha mengurangi pengaruh dan anggaran Departemen Pendidikan, dengan alasan efisiensi dan pengurangan campur tangan federal dalam kebijakan pendidikan.
Di sisi lain, para pendukung Departemen Pendidikan menilai pembubaran ini dapat mengancam standar pendidikan publik dan menghambat distribusi bantuan puluhan miliar dolar bagi sekolah K-12 serta bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa.
Sebagai lembaga tingkat kabinet, Departemen Pendidikan mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di AS, meskipun mayoritas pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal.
Selain itu, departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mahasiswa senilai 1,6 triliun dolar AS yang memengaruhi jutaan warga Amerika.
Baca Juga: Tarif Tinggi Trump Hambat Investasi Jepang di AS, PM Ishiba Ungkap Kekhawatiran
Di bawah pemerintahan Joe Biden, kebijakan pengampunan pinjaman mahasiswa serta program keberagaman dan inklusi yang dikelola departemen ini mendapat kritik tajam dari Partai Republik.
Trump mengakui bahwa pembubaran Departemen Pendidikan memerlukan persetujuan Kongres, yang menentukan anggarannya serta memiliki kendali atas distribusi dana federal.
Namun, ia tetap berkomitmen untuk menjalankan rencananya ini dengan dukungan penasihatnya, termasuk miliarder Elon Musk, yang juga mendukung pengurangan program-program pemerintah.
Jika berhasil, langkah ini akan menjadi penutupan pertama sebuah lembaga tingkat kabinet dalam sejarah AS. Namun, tantangan politik dan hukum diperkirakan akan menghadang rencana tersebut di Kongres, terutama dari pihak oposisi dan kelompok yang mendukung pendidikan publik.
