PKB Wanti-wanti Pemerintah: Mudik Lebaran Jangan Sampai Terganggu Efisiensi Anggaran

Suara.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendorong penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Meski pemerintah kekinian melakukan efisiensi anggaran

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid saat menjadi keynote speaker Diskusi Rutin Fraksi PKB DPR RI bertajuk Mudik Nyaman di Tengah Efisiensi Anggaran, di Kompleks Parlemen, Kamis (6/3/2025).

“Mudik tahun ini menjadi momentum pembuktian negara untuk menciptakan mudik aman, nyaman sehingga para pemudik tiba dengan sehat dan selamat. Apalagi tahun ini, mudik Lebaran pertama di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Jazilul.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid alias Gus Jazil di DPR. (Suara.com/Bagaskara)

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini mengatakan, mudik bagi mayoritas Indonesia merupakan perjalanan spiritual. Tak heran jika peserta mudik terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk itu, kata dia, sudah kewajiban dari Pemerintah untuk menyelenggarakan mudik yang berkualitas.

“Kita harus akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan mudik terus menunjukkan tren membaik. Baik dari menurunkan jumlah kecelakaan, kian turunnya waktu tempuh pemudik, hingga kian berkualitasnya layanan di rest area. Ini yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan mudik tahun ini,” katanya.

Saat ini, kata Gus Jazil, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan hingga peluncuran program layanan mudik. Mulai penurunan tiket pesawat, penyelenggaraan mudik gratis, hingga diskon tarif tol. Selain itu juga ada berbagai perbaikan layanan pelabuhan penyebrangan.

"Negara harus hadir memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik agar pemudik tiba di tujuan dengan selamat,” ujarnya.

Lebih dari 400.000 mobil keluar masuk Jabodetabek di H1 Lebaran 2024. [Antara]

Adanya program efisiensi anggaran, kata Gus Jazil diharapkan tidak menghambat pelaksanaan mudik. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai kalangan seperti pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan, BUMN, partai politik hingga swasta.

“Bagaimanapun, mudik jangan sampai terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Saya yakin semua pihak yang terlibat mampu memprioritas pelaksanaan mudik untuk kepentingan bersama. Jika mudik tahun ini sukses artinya negara pun sukses melaksanakan mudik,” pungkasnya.