Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui adanya sejumlah warga yang melayangkan protes setelah ia melakukan acara seremonial penyerahan kunci Kampung Susun Bayam (KSB). Sebab sebagian warga eks Kampung Bayam itu merasa tak diikutsertakan dalam program ini.
Pramono mengatakan, saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lalu, ia membuat kesepakatan dengan 33 Kepala Keluarga (KK) atas nama Kelompok Tani Madani Kampung Bayam untuk menyelesaikan polemik KSB. Namun, ada sebagian warga yang tak mau menemui Pramono untuk membahas persoalan ini.
Mereka adalah warga eks Kampung Bayam yang sudah direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak dan Marunda. Sementara Kelompok Tani Madani yang membuat perjanjian dengan Pramono adalah yang ngotot tinggal di KSB hingga sempat menempati tenda dan Hunian Sementara (Huntara).
"Jadi 33 form ini sesuai dengan apa yang pada waktu itu saya bertemu, memang ada 33 KK. Jadi memang ini, jadi rupanya saya baru tahu ini ada 33 KK," ujar Pramono di KSB, Jakarta Utara, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga: Gubernur Jakarta Buka Komunikasi dengan Kepala Daerah Penyangga Soal Banjir: Mereka Banyak Ngeluhnya
Saat acara penyerahan kunci KSB kepada Kelompok Tani Madani, warga yang protes itu menggelar aksi unjuk rasa di depan KSB. Pramono pun menemui mereka untuk berdialog dan mencarikan solusi atas tuntutan warga itu.
"Rupanya nanti begitu keluar dari tempat ini sudah ada yang menunggu, yang dulu tidak mau sekarang jadi mau (tinggal di KSB). Maka saya tetap akan temuin walaupun dulu tidak mau," jelasnya.
Meski sebagian warga yang mengatasnamakan Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) tak membuat perjanjian apapun dengannya, Pramono berjanji akan mengakomodir kepentingan mereka.
"Karena pada waktu itu, apa yang saya sampaikan adalah pada kelompok Pak Furkon dan teman-teman ini, yang nanti setelah ini saya akan tetap temui mereka untuk diselesaikan," pungkasnya.
Baca Juga: Momen Haru: Gubernur DKI Pramono Anung Berdialog dan Bernyanyi Bersama Anak-anak Korban Banjir
