Infografis
Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berharap kolaborasi antar lembaga makin kuat untuk menjalankan program kesetaraan gender. Hal itu perlu dilakukan lantaran anggaran Kementerian PPPA tak lagi cukup untuk jalankan program pasca adanya kebijakan efisiensi.
Staf ahli Menteri Kementerian PPPA Hubungan Kelembagaan, Indra Gunawan, membenarkan bahwa anggaran Kementerian PPPA kini hanya cukup untuk membayar gaji pegawai lantaran anggaran dipotong 50 persen.
Awalnya, Kementerian PPPA memiliki pagu anggaran sebesar Rp 300.654.181.000. Kemudian terkena efisiensi sebanyak Rp 146.886.424.000, sehingga yang tersisa kini hanya Rp 153.767.757.000.
"Memang betul efisiensi kita, program kelihatan memang sudah tidak ada. Tapi kalau kita bicara isu perempuan saja, ya kekerasan sebenarnya mulai dari ujung sampai akhir banyak yang terlibat," kata Indra ditemui usai diskusi Hari Perempuan Internasional di Kantor PBB Indonesia, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga: Mudik Gratis Lebaran 2025 Terancam Ditiadakan Dampak Efisiensi
Atas situasi tersebut, menurut Indra, pemerintah perlu memperkuat strategi pengarusutamaan gender, terutama dalam program perencanaan dan anggaran yang lebih responsif gender. Dia menyampaikan kalau beberapa kementerian/lembaga lain juga punya tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk kesetaraan gender.
"Kalau kita bicara isu perempuan dan anak itu sangat luas dan sangat cross-cutting isunya, berbagai pihak terlibat. Saya rasa memang perlu kita pertajam lagi, bagaimana perannya, siapa melakukan apa, dan koordinasi di dalam itu perlu kita buatkan lagi. Makanya semangat kolaborasi itu yang saya rasa perlu kita terus lakukan," tuturnya.
Kendati sasarannya untuk mengejar gap kesenjangan gender perempuan, Indra mengatakan kalau pemberdayaan itu juga pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
"Jadi semua pemerintahan dan lembaga harus memperlihatkan sebenarnya bahwa efisiensi ini adalah sesuatu yang memang bertujuan untuk keuntungan bagi perempuan dan laki-laki. Jadi lebih tepat sasaran sebenarnya," ucapnya.
Baca Juga: Publik Sorot LHKPN Kapolda Kalsel dan Gaya Hidup Mewah Pejabat di Tengah Efisiensi
