Suara.com - Struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tengah menjadi sorotan publik. Sebabnya, banyak kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masuk ke dalam struktur tersebut.
Menanggapi hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan bahwa beberapa kadernya memang bergabung di OMO FOLU Net Sink 2030.
“Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalakan program-programnya. Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya," kata Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang dalam keterangannya dikutip Suara.com, Kamis (6/3/2025)
Agus menegaskan kembali terkait anggaran OMO yang tidak bersasal dari APBN, sebagaimana keterangan dari Humas Kemenhut.
Baca Juga: Golkar Ogah Pusing Jokowi Mau Bikin Partai Super Tbk: Sah-sah Aja, Asal...
![Ketum PSI Kaesang Pangarep bersama mantan Ketua PB PMII Agus Mulyono Herlambang yang menyatakan diri login di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (10/10/2023). [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/10/18063-ketum-psi-kaesang-pangarep-bersama-mantan-ketua-pb-pmii-agus-mulyono-herlambang.jpg)
“OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” kata Agus.
Agus mengatakan bahwa PSI menjamin kader yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas.
"Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus.

Ia menyatakan para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
"Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri," ujar Agus.
Terpisah, Kementerian Kehutanan melalu8 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri turut menanggapi beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan Nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Melalui keterangannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Antoni.
Antoni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI ini menyampaikan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Ia menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
”Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Antoni.
Diketahui, sejumlah nama yang disebut sebagai kader PSI yang masuk dalam struktur organisasi, di antaranya Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
Lalu, Sigit Widodo sebagai Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon, Furgan Amini Chaniago sebagai Anggota Bidang Konservasi, Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan Bidang Konservasi.
Kemudian Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, Nurtanti sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, dan Suci Mayang Sari sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.