Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar acara penyerahan kunci Kampung Susun Bayam (KSB) kepada warga penghuni eks Kampung Bayam. Namun, ternyata hal ini tak disambut baik oleh semua warga.
Penghuni eks Kampung Bayam, Shirley Aplonia, mewakili Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) mengatakan masih banyak warga eks Kampung Bayam yang tidak terdata sebagai penerima kunci. Mereka adalah warga yang pindah ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak dan Marunda.
"Perencanaan dan pelaksanaan penyerahan kunci unit KSB dinilai tidak partisipatif dikarenakan tidak melibatkan Warga Kampung Bayam yang ditempatkan sementara di Rusunawa Nagrak dan Rorotan," ujar Shirley kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Diketahui, setelah eks Gubernur Anies Baswedan lengser, kepastian warga yang dijanjikan tinggal di KSB semakin tidak jelas. Sebab, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tak mau memberikan harga sewa sesuai permintaan warga.
Baca Juga: Anies Baswedan Hadir di Sidang Korupsi Tom Lembong, Ada Apa?
Akhirnya, mereka terpaksa tinggal di tenda hingga hunian sementara (huntara) di Jalan Tongkol. Namun, sebagian warga memutuskan mengikuti ajakan Pemprov DKI tinggal di Rusun Nagrak dan Marunda.
Shirley pun menganggap Pramono tidak partisipatif karena warga yang tak tinggal di Huntara tak diajak dalam penyerahan kunci ini.
![Gubernur Jakarta Pramono Anung. [Suara.com/Fakhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/06/99357-gubernur-jakarta-pramono-anung.jpg)
"Ada 98 keluarga lebih tidak diberitahu dan tidak diundang dalam agenda tersebut serta tidak ada kejelasan nasib mereka ke depan," jelasnya.
Karena itu, pihak PKWB meminta Pramono dan jajarannya untuk lebih partisipatif dalam penyerahan kunci KSB kepada warga eks Kampung Bayam. Pemprov DKI dan Jakpro juga dimintu untuk melakukan evaluasi dari segi pengelolaan KSB yang kini peruntukannya diganti menjadi Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) JIS.
"Segera mengadakan forum musyawarah/audiensi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Warga Kampung Bayam guna menyelesaikan permasalahan ketidakpastian pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak," pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Jakarta Buka Komunikasi dengan Kepala Daerah Penyangga Soal Banjir: Mereka Banyak Ngeluhnya
