Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan bakal melimpahkan berkas perkara kliennya kepada penuntut umum pada Kamis (6/3/2025).
Padahal, pihaknya baru saja mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap ahli a de charge atau meringankan pada Selasa (4/3/2025).
Terlebih, keberatan juga disampaikan lantaran saat ini dua permohonan praperadilan Hasto juga masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
"Kami mengajukan saksi a de charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap dua, pelimpahan tersangka dan alat bukti," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Pada kesempatan yang sama, dia meminta KPK untuk menghormati proses praperadilan yang masih berlangsung.
Pasalnya, apabila pokok perkara sudah dilimpahkan ke penuntut umum dan siap untuk disidangkan, maka praperadilannya gugur.
"Kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tentunya harus menghormati dulu praperadilan yang ada, sebelum ada jadwal sidang pertama pembacaan dakwaan,” ujar Ronny.
![Suasana jalannya sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/13/80698-sidang-praperadilan-hasto-kristiyanto-hasto-vs-kpk.jpg)
"Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari praperadilan," katanya.
Sekadar informasi, KPK melakukan penahanan terhadap Hasto usai melakukan pemeriksaan selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
Baca Juga: Permohonan Ahli A De Charge Diabaikan KPK, Tim Hukum Hasto Protes Keras
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai 11 Maret 2025.
