Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talappesy mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait penyerahan berkas perkara Hasto ke penuntut umum.
“Sudah (dapat informasi soal pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum) melalui pesan WA,” kata Ronny kepada Suara.com, Rabu (5/3/2025).
Informasi tersebut didapatkan tim hukum Hasto langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pesan WhatsApp bahwa penyerahan berkas perkara akan dilakukan besok, Kamis (6/3/2025).
“Iya, dari bagian informasi KPK,” ucap Ronny.
Baca Juga: KPK Umumkan Penerbitan Sprindik Korupsi Dana Iklan, Sehari Setelah Dirut BJB Mundur
Hal serupa juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dia menyebut bahwa KPK sudah siap membawa perkara Hasto ke pengadilan.
Padahal, Maqdir menegaskan bahwa pihaknya sedang mengajukan dua permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tertunda karena permintaan dari pihak KPK.
“Sepatutnya mereka menghormati ini. Seharusnya seluruh kegiatan penyidik dan penuntut umum dihentikan sampai ada putusan praperadilan. Bukan dengan cara seperti ini," kata Maqdir di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Sebelumnya, KPK mengajukan penundaan sidang praperadilan karena belum siap. Hal itu lantas dikabulkan oleh kedua hakim yang menangani dua permohonan praperadilan Hasto.
Adapun perkara praperadilan soal kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan ditangani oleh Hakim Tunggal Afrizal Hady. Sidang ini ditunda hingga Senin (10/3/2025).
Baca Juga: Dengar Kabar Berkas Perkara Hasto Akan Segera Dibawa ke Pengadilan, Kuasa Hukum Geram: Kita Protes!
Di sisi lain, perkara praperadilan soal kasus dugaan perintangan penyidikan Hasto teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu. Sidang tersebut ditunda hingga Jumat (14/3/2025).
KPK sebelumnya menahan Hasto usai diperiksa selama lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai 11 Maret 2025.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Hasto disebut bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.
