Bahas Korupsi Pertamina, Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus, Ada Apa?

Rabu, 05 Maret 2025 | 14:24 WIB
Bahas Korupsi Pertamina, Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus, Ada Apa?
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, rapat tertutup Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membahas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina hingga kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah.

"Oh ini (yang dibahas pertama) Pertamina. Baru dia (Jampidsus) paparan," kata Sahroni ketika ditemui saat sempat keluar ruangan rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, rapat tersebut juga bakal membahas terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

"Dia menyampaikan saja update terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Impor gula, Pertamina, terus timah, ada empat deh kalau nggak salah tadi, saya lupa," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga: Kejagung Periksa BG Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina

Hanya saja, ia belum menjelaskan secara rinci alasan rapat pembahasan kasus-kasus korupsi yang disorot oleh publik itu tersebut dilakukan secara tertutup.

Namun, kata dia, pimpinan Komisi III DPR RI akan menjelaskan lebih lanjut.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI sepakat untuk menggelar rapat dengan Jampidsus secara tertutup, setelah sebagian besar fraksi partai politik menyetujui.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath pada saat membuka rapat, menjelaskan bahwa rapat digelar secara tertutup karena masih banyak perkara-perkara yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

"Nah ini saya meminta persetujuan dulu, kita bikin rapat ini tertutup apa terbuka? Tertutup ya," kata Rano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Tanggapi Kasus Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI