Kasus Korupsi BBM Pertaminta Disebut Bukan Cuma Oplosan Pertamax, Masyarakat Diminta Tak Terkecoh

Suara.com - Aktivis 98 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Khalid Zabidi mengimbau publik tetap fokus mengawal kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga. Sebab, tindakan rasuah ini diduga bisa mengakibarkan kerugian negara hingga Rp1.000 triliun. 

Khalid meminta masyarakat tak teralihkan perhatiannya terhadap isu utama kasus korupsi dan mafia BBM ini. Meskipun dugaan pengoplosan bensin Pertamax dengan Pertalite patut disesalkan, isu itu hanya bagian kecil dari kasus megakorupsi ini.

"Masyarakat luas jangan sampai teralihkan perhatiannya, isu pengoplosan BBM itu hanya bagian kecil dari praktik korupsi yang dilakukan oleh mafia BBM selama ini, kita tetap harus fokus isu korupsinya," ujar Khalid kepada wartawan Senin (3/3/2025).

Mantan komisaris anak perusahaan Pertamina itu mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo melakukan penindakan terhadap jejaring mafia yang tidak tersentuh selama puluhan tahun belakangan. Ini mengisyaratkan keinginan Prabowo agar Indonesia masuk dalam era ketahanan dan kedaulatan energi.

Baca Juga: Masih Syok Ada Pendaki Tewas di Cartenz Pyramid, Fiersa Besari: Kondisi Kami Alhamdulillah Stabil

Tak hanya itu, ia juga menilai kejadian ini bisa menjadi momentum bagi Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia untuk bisa sejajar dengan perusahaan kelas dunia, seperti Aramco ataupun Shell Company. 

"Langkah pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mafia BBM di Pertamina di era Prabowo, yang dilakukan Kejagung, harus dijadikan momentum bersih-bersih dan berantas mafia BBM serta perbaikan tata kelola perusahaan didalam Pertamina," ucapnya.

Lebih lanjut, Khalid menyatakan Kementerian BUMN harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat dan menyatakan permohonan maaf, serta menegaskan bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang.

Sebab, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina akan terus menurun akibat merasa dirugikan lantaran pengoplosan BBM.

"Kementerian BUMN harus menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dugaan korupsi dan kecurangan yang merugikan dalam pelayanan kepada masyarakat serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen," pungkasnya.

Baca Juga: Berakhir Tragis di Puncak Cartenz Gegara Hipotermia, Jenazah Elsa dan Lilie Bakal Diterbangkan ke Jakarta Hari Ini